Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019) Tentang Juklak Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 10 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019) yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2019 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 43 Tahun 2018 wacana Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.
Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019) Tentang Juklak Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi. dinyatakan bahwa Pengawas Koperasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan koperasi pada Instansi Pemerintah. Pengawas Koperasi ialah jabatan karier PNS. Pengawas Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai keperluan instansi pemerintah yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan peran dibidang pengawas koperasi.
Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi menurut Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019) Tentang Juklak Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi, yakni melakukan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, investigasi kelembagaan, investigasi usaha simpan pinjam, evaluasi kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.
Menurut Pasal 4 Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019) Tentang Juklak Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi., menyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi ialah jabatan fungsional kategori keterampilan. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama.
Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019) Tentang Juklak Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi., ditegaskan bahwa Pangkat dan kelompok ruang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, meliputi:
1. Pangkat Penata Muda, kalangan ruang III/a; dan
2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda, mencakup:
1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Madya, meliputi:
1. Pangkat Pembina, kelompok ruang IV/a;
2. Pangkat Pembina Tingkat I, kelompok ruang IV/b; dan
3. Pangkat Pembina Utama Muda, kelompok ruang IV/c.
d. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama, meliputi:
1. Pangkat Pembina Utama Madya, kalangan ruang IV/d; dan
2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki sesudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang dapat sesuai maupun tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan kelompok ruang. Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi sesuai acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Selengkapnya Silahkan download Peraturan BKN Nomor 10 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019).
Link Download Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019
Demikian info terkait Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2019 (Perka BKN Nomor 10 Tahun 2019) Tentang Juklak Juknis Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.
EmoticonEmoticon